Gambar : Ira Nurhayati Djarot MSc PhD
Kemenristkdikti bekerjasama dengan lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung (LPPM UNISSULA) meyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) di kampus Unissula (3/10). Acara yang diikuti oleh perwakilan LPPM perguruan Tinggi di Jawa Tengah menghadirkan Direktur Riset Kemenristekdikti Ira Nurhayati Djarot MSc PhD.
Dalam kesempatan itu ia menyampaikan pentingnya riset untuk mambantu pembangunan nasional. Riset sangat bermanfaat apabila bersinergi dengan dunia industri sehingga menghasilkan terobosan produk yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian bangsa. “Rencana Induk riset nasional atau yang disebut RIRN merupakan grand desain dalam membuat riset. Dari grand desain ini diharapkan dapat membuat riset yang berkualitas. RIRN disesain untuk jangka waktu 2017 – 2045 dan dirancang dalam 5 tahuanan agar tidak terlalu lama karena konsep terlalu lama akan menimbulkan kelemahan” ungkap Ririn.
Dalam kesempatan tersebut juga disosialisasikan pentingnya Sosialisasi Science and Technology Index (SINTA) oleh Imam Much Ibnu Subroto ST MSc PhD (Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Unissula dan Pengembang SINTA).
SINTA merupakan portal yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam rangka pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja dosen dan peneliti, kinerja jurnal, serta kinerja institusi.
Berbeda dengan sistem lain yang telah ada sebelumnya di Indonesia, SINTA memiliki fungsi relasi, sitasi, dan pengindex. SINTA juga menggunakan sistem entry-exit digital dan dikelola secara multi sektor yang mempunyai tugas dan fungsi sinergis yakni Kemenristekdikti dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
SINTA dipakai kementerian untuk dasar evaluasi dosen, program studi, institusi dan jurnal ( prediksi ). Dan digunakan untuk menentukan Index mandiri di Indonesia yang tidak tergantung dengan publisher dan indexer luar yang “diakui kementerian.
