Wakil Gubernur Jawa Tengah Hj Rustrinisngsih meminta akdemisi khususnya mahasiswa berperan aktif dalam proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia, hal itu disampaikan dalam seminar bertema mahasiswa dan demokrasi di hadapan ratusan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unissula (23/10).
“Tidak semua orang memiliki pengetahuan yang baik tentang demokrasi dan politik sehingga peran mahasiswa sebagai pribadi yang terbuka dan memiliki kultur politik yang mandiri bisa berperan aktif dalam proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia untuk membawa bangsa ini ke arah masa depan yang lebih baik” Ujar Rustriningsih. Masih menurut Rustriningsih peran mahasiswa akan semakin maksimal jika mereka mau dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung proses demokratisasi tersebut.
Dalam konteks penyelenggaraan pemilu mahasiswa juga bisa berperan dalam proses pengawasan maupun menominasikan figur figur calon pemimpin di berbagai level pemerintahan. Hal itu menjadi semakin urgen di tengah masih tingginya angka golput di berbagai penyelenggaraan pemilu.
Proses demokratisasi di Indonesia memang membutuhkan waktu dan dukungan semua fihak karena sebagus apapun konsep dan struktur politik yang telah dibangun tidak akan banyak berguna manakala tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, sehingga mahasiswa sebagai pribadi yang memiliki pengatahuan politik diharapkan tidak hanya mau berbagi pemahaman tentang politik tetapi mengawal dan memperbaikinya.
Mahasiswa yang terbiasa dengan kultur politik dan akademik yang mandiri juga diharapkan bersikap bijak dan arif ketika melihat demonstarsi sebagai bagian dari demokrasi. Selain Rustriningsih hadir pula ketua KPU Kota Semarang yang juga mahasiswa angkatan pertama Program Doktoral Ilmu Hukum Unissula, M Hakim Junaidi SAg MAg
Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr H Mustaghfirin SH MHum dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjalankan demokrasi sesuai dengan falsafah dan nilai dasar demokrasi itu sendiri sebagai sesuatu yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat serta menghindari politik uang dalam setiap proses berdemokrasi.
