Berdasarkan hasil rapat yudisium tanggal 6 Maret 2026 yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Kaprodi, dan Panitia PMB UNISSULA, maka bersama ini kami umumkan hasil Seleksi Pendaftaran Mahasiwa Baru (SPMB) Tahun Akademik 2026/2027 Fakultas Farmasi Program Studi Pendidikan Profesi ApotekerAngkatan XV Tahap-2 yang dinyatakan LULUS (daftar terlampir).

Bagi yang dinyatakan LULUS wajib melakukan:

1. Melakukan Registrasi dari tanggal 7 s/d 13 Maret 2026;
2. Melakukan Konfirmasi ke admin di 0812-2620-1372 (WA Only)

Hasil Seleksi Apoteker Angkatan XV Tahap 2 >> Klik Disini

Struktur Kepengurusan DPP IKAMA [Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madoera] periode 2025-2030 resmi diumumkan.

H. Muhammad Rawi kembali dipercaya menduduki posisi Ketua Umum. Hal ini berarti, untuk kali ketiga, pria yang akrab disapa Abah ini menakhodai organisasi IKAMA.

Di posisi Sekretaris Jenderal, didapuk H. Hanafi. Sedangkan tugas Bendahara Umum diemban H. Ach. Arif Efendi.

Guna memperkuat reorganisasi, IKAMA juga mengangkat Profesor Bahtiyar Efendi sebagai Dewan Pakar.

Abah H. Muhammad Rawi mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh anggota IKAMI kepada dirinya untuk kembali memimpin organisasi.

“Dengan dibentuknya kepengurusan yang baru, kami ingin menegaskan soliditas internal organisasi, sekaligus menjadi momentum konsolidasi menuju peran yang lebih strategis. Tentunya tidak hanya bagi warga Madura, tetapi juga dalam kontribusi nyata terhadap dinamika sosial dan pembangunan nasional,” ungkapnya, Senin (16/2/2026).

Dirinya mengajak seluruh anggota untuk bahu-membahu membesarkan organisasi, untuk bisa berkiprah dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

“Tentunya, pengurus tidak bisa bergerak sendiri. Butuh dukungan, masukan, dan kritik membangun dari seluruh anggota, agar kiprah organisasi bisa dirasakan,” tuturnya.

Profesor Bahtiyar Efendi selaku Dewan Pakar IKAMA menyambut baik reorganisasi yang dilakukan Ikatan Keluarga Madura. Menurutnya, hal ini dapat memotivasi anggota untuk bisa berbuat maksimal bagi organisasi.

“Selain itu, tentunya diharapkan melalui reorganisasi ini semakin menjadi magnet bagi keluarga besar Madura di manapun berada untuk ikut bergabung, sehingga makin menguatkan pondasi organisasi dan silaturahmi,” tutur Prof. Bahtiyar.

Dikatakannya, warga Madura tersebar di seluruh penjuru nusantara. Dengan bergabung di IKAMA diharapkan warga Madura di perantauan tidak melupakan tanah kelahiran dan bisa ikut membangun kampung halaman.

“IKAMA aktif dalam bidang pembangunan dan sosial. Mudah-mudahan warga Madura bisa terus berkiprah ikut memajukan kampung halaman dan wilayah tempatnya berdomisili sekarang,” tuturnya.

Sekjen, H. Hanafi menambahkan kepengurusan baru akan memprioritaskan empat sektor utama, yakni pendidikan, penguatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, serta pendampingan hukum.

“Fokus tersebut dirancang sebagai layanan konkret organisasi bagi anggota maupun masyarakat luas, dengan pendekatan inklusif tanpa membedakan latar belakang etnis,” katanya.

Pada sektor pendidikan, katanya lagi, IKAMA menargetkan pengembangan lembaga pendidikan formal dan nonformal, baik di dalam maupun luar negeri.

“Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan kesempatan,” tuturnya.

Di bidang ekonomi, penguatan peran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menjadi strategi utama dalam membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas.

“Model kolaborasi antarwilayah diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi anggota sekaligus menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara pada sektor sosial, kepedulian organisasi telah diwujudkan melalui aksi kemanusiaan berskala nasional.

“DPP IKAMA tercatat menyalurkan bantuan senilai Rp750 juta bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh, serta Rp300 juta untuk korban bencana di Kabupaten Cianjur,” paparnya.

“Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong DPW IKAMA di seluruh Indonesia, termasuk kontribusi signifikan dari DPW IKAMA Arab Saudi senilai Rp80 juta,” imbuhnya.

Pada aspek hukum, IKAMA menegaskan komitmennya menghadirkan layanan pendampingan hukum gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), baik dalam proses litigasi maupun nonlitigasi.

“Program ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan,” katanya.

“Periode 2025–2030 harus menjadi fase penguatan peran organisasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus memperkuat posisi IKAMA sebagai organisasi sosial yang aktif berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Unggul Senoadji Mahasiswa Magister Hukum (MH) Unissula

Kuliah Pakar “Kajian Kritis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHP Nasional dan KUHAP 2025” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH Unissula) pada 24 Januari 2026 menegaskan benang merah penting: pemidanaan modern tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus diarahkan pada penelusuran, pembekuan, perampasan, dan pengembalian hasil kejahatan sebagai inti keadilan substantif (Santoso, 2026). Kegiatan ini dibuka secara institusional oleh Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., serta diawali pengantar akademik oleh Dekan Fakultas Hukum Unissula, Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., yang menempatkan isu pemulihan aset sebagai agenda strategis pendidikan hukum dan tantangan penegakan hukum kontemporer (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2026). Struktur acara yang demikian secara lazim menegaskan peran Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. sebagai keynote speaker dan figur sentral akademik yang memberikan arah konseptual pemidanaan.

Kerangka tersebut tampak lahir dari lanskap antikorupsi, namun justru menemukan relevansi kuat ketika ditarik ke ranah tindak pidana perikanan modern ketika kejahatan di laut bertemu logika bisnis global di darat. INTERPOL menegaskan bahwa kejahatan di sektor perikanan bersifat transnasional, memanfaatkan celah yurisdiksi, dan kerap berkelindan dengan tindak pidana lain seperti korupsi, pemalsuan dokumen, penghindaran pajak, pencucian uang, kerja paksa, hingga perdagangan orang. Dalam pola ini, “kapal dan ikan” sering hanya permukaan; nilai utama justru bergerak melalui rekening, korporasi, dan layanan keuangan lintas negara (INTERPOL, 2021).

Bayangkan skenario yang realistis dalam perkara perikanan modern: sebuah kapal melakukan penangkapan di wilayah terlarang sembari memanipulasi perangkat pelacakan (AIS/VMS); pendaratan diatur melalui broker; lalu hasil penjualan dialihkan melalui nominee dan perusahaan cangkang sebelum “diparkir” di yurisdiksi luar negeri dan kembali sebagai aset yang tampak legal cold storage, armada truk berpendingin, gudang sewa, atau aset digital berbasis kripto. Pola “menutup kepemilikan” melalui perusahaan cangkang ditegaskan sebagai modus yang lazim untuk menyamarkan pemilik manfaat dan operator kapal dalam rantai pasok perikanan yang kompleks. Dalam model bisnis seperti ini, satu rangkaian perbuatan dapat bersentuhan dengan banyak yurisdiksi, mulai dari negara bendera, negara pantai, negara pelabuhan, negara importir, negara domisili perusahaan, hingga negara tempat jasa keuangan dan jasa korporasi digunakan (INTERPOL, 2021).

Dari sudut pandang penegakan hukum, persoalan paling nyata adalah multi-yurisdiksi. INTERPOL menekankan bahwa IUU fishing dapat diproses sebagai perkara pidana maupun administratif, sementara aktivitas penangkapan dapat tunduk pada yurisdiksi negara bendera atau negara pantai, dengan tambahan dimensi negara pelabuhan melalui rezim kepatuhan dan inspeksi. Konsekuensinya, ketika target penegakan hukum bergeser dari sekadar “barang di kapal” menuju “hasil kejahatan yang telah menyebar,” negara membutuhkan dua fondasi yang saling mengunci: (i) jalur kerja sama internasional untuk pelacakan, pembekuan, perampasan, dan pengembalian aset serta (ii) pijakan yurisdiksi yang meyakinkan agar negara lain bersedia membantu tindakan pembekuan dan penyitaan (INTERPOL, 2021; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2004).

Pada titik ini, logika UNCAC dapat “dipinjam” sebagai kerangka kerja. Meski lahir dari agenda antikorupsi, UNCAC menempatkan asset recovery sebagai prinsip dasar dan mendedikasikan Bab V sebagai arsitektur pemulihan aset melalui kerja sama internasional (United Nations, 2003; UNODC, 2004). Pasal 51 menegaskan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental, sementara Pasal 54–55 mengatur mekanisme kerja sama untuk tujuan perampasan, dan Pasal 57 menegaskan pengembalian serta disposisi aset. Dengan demikian, UNCAC bukan “tombol instan,” melainkan protokol operasional yang mensyaratkan kemampuan negara mengidentifikasi aset, menyusun dasar permintaan, menyiapkan dokumen dan fakta yang presisi, serta menggerakkan kanal bantuan yang tersedia.

Dalam ranah Indonesia, ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menegaskan pentingnya kerja sama internasional, termasuk untuk pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana. Walau konsideransnya berangkat dari isu korupsi, rasionalitasnya paralel untuk kejahatan perikanan transnasional: tanpa bantuan lintas negara, pelacakan dan pengembalian hasil kejahatan akan tersendat di batas yurisdiksi (UU Nomor 7 Tahun 2006; INTERPOL, 2021). Namun, kerja sama internasional hampir selalu bermula dari pertanyaan yang sama: “Indonesia berwenang sejauh mana?” Di sini, Pasal 4 KUHP 2023 memberikan fondasi teritorial, sedangkan Pasal 5 KUHP 2023 memperluas jangkauan melalui asas pelindungan ketika tindak pidana di luar wilayah Indonesia menyerang kepentingan nasional. Dalam praktik pelacakan aset lintas negara, pijakan yurisdiksi seperti ini sering diperlukan untuk menunjukkan nexus kepentingan nasional ketika negara lain menilai kelayakan bantuan pembekuan, penyitaan, atau pelaksanaan perampasan (KUHP, 2023; INTERPOL, 2021).

Agar UNCAC dan Pasal 4–5 KUHP tidak berhenti sebagai konsep, “mesin” domestik yang lazim digunakan adalah Mutual Legal Assistance (MLA) dan jalur intelijen keuangan. UU Nomor 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa tindak pidana transnasional menimbulkan kebutuhan penanganan melalui kerja sama antarnegara, dan bantuan timbal balik dimaksudkan untuk membantu proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai hukum negara diminta. Kerangka ini pada umumnya digunakan untuk permintaan yang terukur misalnya data rekening, dokumen korporasi, pembekuan aset tertentu, atau pelaksanaan putusan perampasan bukan permintaan umum yang kabur (UU Nomor 1 Tahun 2006; UNODC, 2004).

Pada saat yang sama, rezim antipencucian uang menjadi relevan karena INTERPOL menempatkan money laundering sebagai salah satu kejahatan terkait yang melekat pada model bisnis kejahatan perikanan lintas negara (INTERPOL, 2021). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan landasan hukum yang efektif untuk penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana . Yang krusial bagi sektor ini, Undang-Undang tersebut memasukkan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sebagai tindak pidana asal, sehingga penanganan TPPU dapat ditempuh ketika keuntungan kejahatan perikanan telah dialihkan dan disamarkan melalui lapisan transaksi.

Kembali pada pesan Kuliah Pakar, pemulihan aset pada dasarnya adalah kerja lintas-instrumen dan lintas-lembaga. Materi menyorot penguatan peran Kejaksaan dalam pemulihan aset melalui kewenangan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak yang berhak (Santoso T, 2026). Dari sisi hukum acara, materi memperkenalkan Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam rancangan KUHAP baru sebagai desain yang diarahkan untuk mendorong kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi dengan kontrol pengadilan (Santoso T, 2026). Untuk perkara perikanan korporasi, desain semacam ini membuka ruang insentif agar pemulihan kerugian dan penguatan compliance ditempatkan sebagai prasyarat strategis tanpa mengaburkan kebutuhan pembuktian dan akuntabilitas.

Pelajaran yang paling “terpakai” untuk perkara perikanan lintas negara adalah disiplin sejak awal: membedakan barang bukti untuk pembuktian, benda sitaan untuk kepentingan proses dan eksekusi, serta aset hasil tindak pidana sebagai target pemulihan. Disiplin ini sejalan dengan arsitektur UNCAC yang mengandaikan identifikasi aset dan permintaan yang presisi, sekaligus sejalan dengan rezim TPPU yang menekankan penelusuran dan pengembalian harta hasil tindak pidana (United Nations, 2003; UU 8 Tahun, 2010; UNODC, 2004). Jika sejak awal energi penegakan hukum habis pada “barang di kapal” sementara arus uang dibiarkan bergerak, penegakan hukum berisiko gagal memutus insentif ekonomi yang membuat IUU fishing tetap menguntungkan (INTERPOL, 2021).

Pada akhirnya, benang merah yang menghubungkan ruang kuliah antikorupsi dan realitas laut menjadi sederhana: efek jera tidak boleh karam di luar negeri. UNCAC memberi peta jalan pemulihan aset lintas negara, Pasal 4–5 KUHP 2023 memberi pijakan yurisdiksi, dan kanal MLA serta rezim TPPU menyediakan mesin operasionalnya (UU Nomor 1 Tahun 2006; UU 8 Tahun, 2010; KUHP, 2023; United Nations, 2003; UNODC, 2004). Karena itu, ukuran keberhasilan pun bergeser: bukan semata berapa kapal ditangkap, melainkan berapa nilai hasil kejahatan yang berhasil ditarik kembali dan apakah rantai bisnisnya benar-benar terputus (INTERPOL, 2021; UNODC, 2004).

*) Artikel ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan redaksi.

Sumber Referensi: 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. (2026, January 24). Kuliah Pakar “Arah Baru Pemidanaan”: Optimalisasi pemulihan aset kekayaan negara melalui KUHP, KUHAP dan UU Pemulihan Aset [Poster].

International Criminal Police Organization. (2021). Strengthening law enforcement cooperation against fisheries crime: Fisheries Crime Prospectus 2021. INTERPOL Environmental Security Programme. https://www.interpo.int

Santoso, T. (2026, January 24). Pemulihan aset dan UNCAC, UU Kejaksaan, KUHP baru dan KUHAP baru [PowerPoint slides]. Kuliah Pakar, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention against Corruption: Travaux préparatoires.

United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption.

Assalamualaikum wr. wb
Diberitahukan kepada pendaftar Marketer Junior Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Angkatan Ke-IX yang dinyatakan lulus seleksi, untuk mengikuti pelatihan adalah sebagai berikut. (Daftar Terlampir)
Bagi yang lolos wajib mengikuti pelatihan, adapun jadwal menyusul.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Daftar Kelulusan Marketer Junior Angkatan IX klik di sini

Wassalamualaikum wr. wb

Berdasarkan hasil rapat yudisium tanggal 12 September 2025 yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Kaprodi, dan Panitia PMB UNISSULA, maka bersama ini kami umumkan hasil Seleksi Pendaftaran Mahasiwa Baru (SPMB) Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Farmasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Angkatan XIV Tahap-13 yang dinyatakan LULUS (daftar terlampir).

Bagi yang dinyatakan LULUS wajib melakukan:

1. Melakukan Registrasi dari tanggal 13 s/d 19 September 2025;
2. Melakukan Konfirmasi ke admin di 0812-2620-1372 (WA Only)

Hasil Seleksi Apoteker Angkatan XIV Tahap 13 >> Klik Disini

Peristiwa viral yang melibatkan seorang guru Madrasah Diniyah (Madin) memantik keprihatinan banyak pihak. Sorotan publik mengarah pada menurunnya adab peserta didik terhadap gurunya. Hal ini dinilai menjadi cerminan krisis akhlak di dunia pendidikan saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA), Dr Turahmat SH SPd MPd angkat bicara. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.

Ia sekaligus mengingatkan pentingnya nilai birrul walidain, yakni berbakti kepada orang tua dan menghormati guru, sebagai pondasi utama dalam pendidikan karakter.

“Selama ini, unit sekolah di bawah naungan Dikdasmen YBW-SA tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak siswa,” jelasnya.

“Nilai birrul walidain menjadi nafas yang terus kami tanamkan sejak dini,” lanjutnya.

Menurutnya, guru bukan sekadar pengajar. Guru adalah figur yang harus dihormati dan dimuliakan. “Ketika murid mampu memuliakan gurunya, maka sejatinya ia juga sedang memuliakan ilmu yang ia pelajari,” tambah dosen FKIP Unissula.

“Di situlah letak hakikat menjadi insan beradab,” imbuhnya.

Ia juga memandang kejadian ini sebagai momentum evaluasi bersama bagi seluruh elemen pendidikan.

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara orang tua, guru, dan tenaga kependidikan. Sinergi ini penting untuk membangun iklim belajar yang menumbuhkan adab. “Kolaborasi yang kuat antara keluarga dan sekolah menjadi kunci agar nilai-nilai luhur tetap hidup,” tandasnya.

“Nilai itu akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga santun dalam bersikap,” paparnya.

Berdasarkan hasil rapat yudisium tanggal 23 November 2023 yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Kaprodi, Sekprodi dan Panitia PMB UNISSULA, maka bersama ini kami umumkan hasil Seleksi Pendaftaran Mahasiwa Baru (SPMB) Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Farmasi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang dinyatakan LULUS (daftar terlampir). Bagi yang dinyatakan LULUS wajib melakukan:

1. Melakukan Registrasi dari tanggal 24 s/d 30 November 2023;
2. Melakukan Konfirmasi ke admin di 0812-2620-1372 (WA Only)

Hasil Seleksi Profesi Apoteker Tahun Akademik 2024/2025 >> Klik Disini

Jadwal awal masuk Mahasiswa Baru 2022 : 

• Pembekalan    : 4 September 2022
• Pekan Ta’aruf : 5-7 September 2022
• Fakultair          : 9 – 10 September 2022 (atau tergantung fakultas masing-masing)

*Semua mahasiswa baru wajib untuk mengikuti kegiatan Pekan Ta’aruf 2022

Untuk kelancaran penyampaian informasi dan proses administrasi mahasiswa baru TA. 2022/2023 silahkan bisa bergabung dengan Grup WhatsApp Resmi Fakultas di bawah ini untuk koordinasi dengan masing-masing fakultas.

1. Fak. Hukum
Link : https://chat.whatsapp.com/JHmkR0v2iBmCWtiiFSDlGX
2. Fak. Teknik
Link : https://chat.whatsapp.com/L1D2BnzmYN455WEj5shjdP
3. Fak. Teknologi Industri
Link : https://chat.whatsapp.com/ErWfcFlnWJw53TTSe9tKKH
4. Fak. ilmu Keperawatan
> Prodi S1 Keperawatan  : https://chat.whatsapp.com/HOMbn0H2Vj4H2IZW9NpZyL
> Prodi D3 Keperawatan : https://chat.whatsapp.com/GXhNZ15yXKO3NWyYKVnKvr
5. Fak. Psikologi
Link : https://chat.whatsapp.com/CDfIgcdkuaCGRy1LtCOLQh
6. Fak. Kedokteran
Link : https://chat.whatsapp.com/CyMbaXiSWPqENymIWV7W5F
> Prodi Kebidanan :
Reguler S1 : https://chat.whatsapp.com/LwtXKHfq3hq8aWEBLbUXyr
Lintas Jalur (Transfer dr D3) : https://chat.whatsapp.com/J2ARox4ue8A28ddbQ95LRj 
> Prodi Farmasi : https://chat.whatsapp.com/Gmu6CL25qOz53QRqqH5Rzr
7. Fak. Kedokteran Gigi
Link : https://chat.whatsapp.com/Ho1tadIUA5ALwd7lbQ1839
8. Fak. Agama Islam
Link : https://chat.whatsapp.com/CReLEXT3pX46YM52SY5NQI
9. Fak. Ekonomi
Link : https://chat.whatsapp.com/GFYUsElnSqGJ0K48v3ccH7
10. Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Link : https://chat.whatsapp.com/I7XGXFhh8hHGu3TCp1qOQ6
11. Fak. Bahasa dan Ilmu Komunikasi
Link : https://chat.whatsapp.com/DlOG9sSze1B8oubue8cPAF

Pendaftaran Wisuda Online di Mulai pada Tanggal 20 Maret sampai dengan 13 April 2017 (Pukul 15.00 WIB)  Silahkan klik disini

FESTIVAL SENI DAN SAINS ISLAMI
ANTAR SISWA SMA/MA/PONDOK PESANTREN SE- JATENG
8-9 NOVEMBER 2016

Ketentuan Umum

• Mengisi formulir pendaftaran online di website www.unissula.ac.id
• Batas akhir pendaftaran sampai 2 November 2016
• Membayar biaya pendaftaran :
  • Lomba Rebana : Rp. 100.000/tim
  • Olimpade Sains Islam : Rp. 50.000 / orang
  • Lomba Da’i : Rp. 50.000 /orang
  • MTQ Cabang Kaligrafi : Rp. 50.000 /orang
  • Lomba Nasyid : Rp. 100.000/tim
• Peserta membayar pendaftaran ke nomor rekening Mandiri 1-360-007-601260 a.n. Rofi arif wibowo sesuai dengan biaya lomba yang akan diikuti.
• Peserta melakukan konfirmasi pembayaran melalui SMS ke nomor 0856-4115-0120 dengan format sbb :
  • FISSI3_UNISSULA_Lombayangdiikuti_JumlahTransfer_AsalBank_JamTranfer_AsalSekolah_ NamaPenanggungJawab
  • Contoh : (FISSI3_UNISSULA_Rebana_100.000_BNI_14.00_SMA Sultan Agung_Nurkholis)
• Setelah melakukan konfirmasi kirim email bukti pembayarannya ke rofiarif@unissula.ac.id
• Info Pendaftaran : Priyadi (0821-3590-0985), Rofi Arif Wibowo (0856-4115-0120)
• Technical Meeting keseluruhan lomba akan dilaksanakan pada 7 November 2016 di Gedung Kuliah Bersama Lantai 1 UNISSULA Jam 09.00 WIB
• Info Pendaftaran :
  • Priyadi                              : 0821-3590-0985
  • Rofi Arif Wibowo         : 0856-4115-0120

Ketentuan Khusus

• LOMBA REBANA  (Selasa, 8 November 2016) @ Mini State Belakang Gdg. Perpustakaan
  • Mengisi formulir pendaftaran disini <<
  • Melantunkan 2 Qosidah (1 Qasidah Wajib dan 1 Qosidah Bebas ). Qosidah Wajib : Qomarun atau As-Salamu Alaika Ya Rasulullah (Roqot Aina). Qosidah bebas sesuai keinginan setiap group.
  • Durasi waktu maksimal 15 menit (sudah termasuk persiapan alat dan cek sound system)
  • Peralatan musik membawa sendiri dan bebas (alat berirama nada notasi maksimal 2)
  • Satu grup maksimal berjumlah 15 orang (komposisi putra-putri bebas).
  • Hadiah : Juara 1 : 2.000.000 + trophy + sertifikat, Juara 2 : 1.000.000 + trophy + sertifikat, Juara 3 :    750.000 + trophy + sertifikat
•  OLIMPIADE SAINS ISLAM (Selasa, 8 November 2016 ) @ Ruang Sidang Rektorat Lt 2
  • Mengisi formulir pendaftaran disini <<
  • Materi : 10 Soal pengetahuan umum, 10 Soal matematika dasar, 10 soal bahasa Inggris, 20 soal Ilmu pengetahuan alam, 50 Soal ilmu pengetahuan sains islam. Waktu pengerjaan 100 menit.
  • Setiap sekolah dapat mengirim maksimal 2 delegasi
  • Hadiah : Juara 1 :1.000.000 + trophy + sertifikat, Juara 2 :  750.000 + trophy + sertifikat, Juara 3 :    500.000 + trophy + sertifikat
• MTQ CABANG KALIGRAFI (Selasa, 8 November 2016) @ Halaman Gdg. Perpustakaa
  • Mengisi formulir pendaftaran disini <<
  • Materi musabaqah adalah Surat Al ‘Alaq ayat 1 – 5, jenisnya adalah dekorasi,menggunakan minimal 3 (tiga) dari beberapa jenis/gaya khat-khat:Naskhi, Tsulutsi, Riq’ah, Diwani, Diwani Jali, Farisi, Kufi, dll.
  • Panitia menyediakan media triplek ukuran 40 x 60 dan kursi, sedangkan peralatan yang lain disediakan oleh peserta.
  • Waktu pelaksanaan selama 6 jam dimulai jam 08.00 wib, border boleh dibuat / dipersiapkan dari rumah.
  • Diambil Juara I, II, III dengan hadiah : Juara1 : 1.000.000 + trophy + sertifikat, Juara2 :  750.000 + trophy + sertifikat, Juara3 :  500.000 + trophy + sertifikat
• LOMBA DA’I (Rabu, 9 November 2016) @ Gedung Kuliah Bersama lt 10
  • Mengisi formulir pendaftaran disini <<
  • Tema : Yang Muda  yang berilmu agama, yang muda yang berahlak mulia, yang muda  yang  berkarya, yang muda yang berprestasi istimewa.
  • Durasi maksimal 10 menit.
  • Diambil Juara 1, 2, dan 3, hadiah Juara 1 : 1.000.000 + trophy + sertifikat, Juara 2 : 750.000 + trophy + sertifikat, Juara 3 : 500.000 + trophy + sertifikat
• LOMBA NASYID (Rabu,9 November 2016) @ Mini State Belakang Gdg. Perpustakaan
  • Mengisi formulir pendaftaran disini <<
  • Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) grup dengan ketentuan setiap grup terdiri dari 5-6 orang
  • Nasyid  bergenre acapella, setiap grup membawakan lagu wajib dan lagu bebas, durasi maksimal 10 menit.
  • Lagu Wajib : Kun Anta (Humood Alkhuder), LaguPilihan : Kekasih Allah (Awan Voice), Harimu (Sintesa Vocal Play), Anyta (Fatih), Neo Shalawat (Senada), Anugrah yang Indah (Gradasi) dan Demi Masa (Raihan)
  • Juara diambil 1,2,3 hadiah : Juara 1 : 2.000.000 + trophy + sertifikat, Juara 2 : 1.000.000 + trophy + sertifikat, Juara 3 : 750.000 + trophy + sertifikat