Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) Unissula menerima evaluasi lapangan atas usul pembukaan program spesialis keperawatan medikal bedah, Selasa (21/4/2026). “Terimakasih atas kehadiran tim evaluator lapangan di FIK Unissula. Adapun nanti jika ada perbaikan-perbaikan dari tim evaluator saya selaku rektor untuk sesegera mungkin memperbaikinya. Karena cita-cita kami bersama FIK sangat tinggi untuk melahirkan program studi baru, yaitu Spesialis Keperawatan Medikal Bedah,” ungkap Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH.

Lebih lanjut pihaknya mengungkap, Rektor bersama Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) akan segera mungkin melakukan perbaikan apabila ada masukan dari tim evaluasi lapangan.

“Sebagai rektor saya melihat mengimplementasikan visi Universitas dengan visi fakultas dan jurusan sudah selaras. Program studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah ini menginginkan akreditasi Unggul yang berbasis pada syariah dan inovasi,” jelasnya.

Adapun saat ini di FIK Unissula telah memiliki lima dosen dengan spesialis medikal bedah. Dan dua diantaranya bergelar doktor. Disamping itu juga telah terakreditasi Unggul. “Semoga Allah memberikan keberkahan, sehingga Prodi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah untuk tahun ini diridhoi untuk bisa dibuka dalam rangka memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ungkapnya.

Direktorat Kelembagaan Kemdiktisaintek Lingga Kresna Adiputra SKom mengapresiasi langkah FIK Unissula membuka prodi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. “Kami menerima laporan kalau mahasiswa sampai berebut dan waitinglist. Karena di Indonesia saat ini baru ada enam Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Dan dua diantaranya dimiliki PTS. Sehingga kami mengapresiasi rencana Unissula membuka program spesialis keperawatan,” ungkapnya.

Pihaknya juga menjelaskan ada tiga variable penilaian, sehingga program studi tersebut dinyatakan layak untuk dibuka. Diantaranya adalah kurikulum dan visi keilmuan, SDM, hingga sarana dan prasarananya.

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) FT Unissula menghadirkan pembelajaran melalui Pameran Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Aula Kelurahan Kemijen, Kota Semarang.

Pameran ini menampilkan hasil pembelajaran lapangan mahasiswa PWK yang mengkaji dinamika permukiman bantaran sungai di Perkampungan Kalijawi, Yogyakarta. Dengan fokus pada penataan permukiman berbasis sempadan sungai, pemberdayaan perempuan, dan penguatan koperasi.

Ketiga tema tersebut dipilih karena merepresentasikan pendekatan penataan kawasan yang tidak hanya berbicara soal fisik ruang. Tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, membaca persoalan sosial-lingkungan, menyusun analisis, lalu menerjemahkannya ke dalam bentuk poster, maket, infografis, media presentasi, dan forum diskusi publik. Inilah wajah pembelajaran di PWK Unissula yang aplikatif, kontekstual, komunikatif, dan berorientasi pada solusi,” ujar Kepala Prodi PWK Dr Mila Karmilah ST MT, Kamis (16/4/2026).

Lebih jauh ia menyebut kegiatan ini menjadi ruang edukasi publik mengenai pentingnya penataan kawasan bantaran sungai yang aman, sehat, tertata, dan berbasis partisipasi masyarakat. “Pameran juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara mahasiswa, masyarakat, dan para pihak terkait untuk saling bertukar gagasan, memperluas pemahaman, serta membangun dialog yang produktif mengenai masa depan kawasan permukiman perkotaan,” ujarnya.

Adapun rangkaian kegiatan yang berlangsung 5-7 April 2026 diawali dengan diskusi, pemaparan materi, penayangan video drone, serta penyampaian hasil temuan mahasiswa. Selanjutnya diisi dengan pameran dan walking tour, dan terakhir pemaparan kelompok, bersama narasumber, hingga penutup.

Bagi masyarakat kegiatan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mahasiswa PWK Unissula mampu membaca persoalan wilayah secara komprehensif dan merumuskan rekomendasi yang relevan dengan kondisi lapangan.

Sedang bagi institusi dan stakeholder, pameran ini menjadi sarana publikasi hasil pembelajaran akademik. Sekaligus referensi awal untuk pengembangan kawasan bantaran sungai yang lebih baik.

Melalui pameran KKL ini menjadi bukti bahwa kuliah di PWK Unissula bukan hanya mempelajari teori perencanaan. Tetapi juga melatih kepekaan sosial, kemampuan analitis, komunikasi publik, dan pengalaman langsung di lapangan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) resmi membuka Prodi (S1) Bisnis Digital sebagai respons terhadap pesatnya transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Izin pendirian prodi tersebut telah diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Surat Keputusan (SK) bernomor 337/B/O/2026 tertanggal 8 April 2026. Kehadiran prodi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan digital.

Rektor Unissula, Prof Dr Gunarto SH MH, merespons positif terbitnya izin tersebut. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas pendirian program studi baru ini. “Alhamdulillah izin pendirian Prodi S1 Bisnis Digital FEB Unissula telah terbit. Semoga berkah dan memberikan kontribusi meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis digital,” ungkapnya, Rabu (15/4/2026).

Seiring dengan terbitnya izin tersebut, Prodi Bisnis Digital FEB Unissula juga resmi dibuka bagi para calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru di pmb.unissula.ac.id. Langkah ini menunjukkan kesiapan institusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Sementara itu Dekan FEB Unissula, Prof Dr Heru Sulistyo SE MSi menyampaikan perkembangan teknologi telah mendorong perubahan signifikan dalam dunia bisnis, dari model konvensional menuju ekosistem digital. Digitalisasi mengubah pola konsumsi, distribusi, hingga layanan masyarakat. Kondisi ini menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memahami konsep bisnis, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi dalam praktiknya.

Tingginya penetrasi internet di Indonesia turut memperbesar peluang ekonomi digital. Masyarakat kini semakin terbiasa melakukan transaksi secara daring, sehingga kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang pemasaran digital, analisis data, dan pengelolaan e-commerce terus meningkat. Melalui Prodi Bisnis Digital, FEB Unissula berupaya menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan industri.

Selain itu, prodi ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya wirausahawan muda berbasis teknologi. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja melalui pengembangan startup digital. Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi tingkat pengangguran.

Lebih jauh, pembukaan Prodi Bisnis Digital ini menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, di mana integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things semakin penting. Dengan penguatan pendidikan di bidang bisnis digital, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat posisinya di tingkat global.

Lulusan Program Studi S1 Bisnis Digital memiliki peluang kerja yang luas seiring berkembangnya ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Mereka dapat berkarier sebagai digital marketer, analis data, manajer e-commerce, konsultan bisnis digital, hingga pengembang startup berbasis teknologi. Kebutuhan tenaga profesional di bidang ini terus meningkat, terutama dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan digital yang membuka berbagai posisi strategis. Selain itu, lulusan juga memiliki peluang besar untuk menjadi wirausahawan dengan membangun usaha digital secara mandiri, memanfaatkan platform online dan inovasi teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi baru.

Dr Ir Rifai menerima surat keputusan sebagai guru besar kehormatan (HC) dari Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unissula. SK diserahkan langsung oleh Rektor Unissula, Prof Dr Gunarto SH MH di kampus Unissula Semarang, pada Senin (14/4/2026).

Penganugerahan ini diberikan atas kompetensi luar biasa yang bersangkutan dalam bentuk prestasi eksplisit maupun pengetahuan tacit yang diperoleh dari pengalaman panjangnya di bidang kebencanaan. Ia dinilai memiliki pengalaman yang relevan, diakui secara nasional maupun internasional, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu manajemen kebencanaan.

Salah satu kekuatan utamanya terletak pada pemahaman mendalamnya terhadap arah kebijakan pembangunan nasional di bidang kebencanaan, yang berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Ia menekankan pentingnya integrasi program pemulihan pascabencana dengan agenda kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis domestik.

Dalam perspektifnya, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus berorientasi pada prinsip build back better and safer, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemulihan sosial ekonomi menjadi elemen kunci dalam mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat melalui pendekatan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh.

Ia juga menekankan bahwa rehabilitasi difokuskan pada pemulihan layanan publik dan normalisasi kehidupan masyarakat, sementara rekonstruksi diarahkan pada pembangunan kembali sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan agar mampu tumbuh lebih kuat, dengan menjunjung aspek hukum, ketertiban, serta partisipasi masyarakat.

Rifai juga memiliki pandangan strategis terkait pengembangan manajemen risiko kebencanaan di era global dan Revolusi Industri 4.0. Ia menilai bahwa pemulihan sosial ekonomi pascabencana perlu beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti Internet of Things (IoT) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

Sebagai bagian dari kontribusi pemikirannya, ia mendorong reformasi kebijakan berbasis manajemen risiko, pemetaan peluang dan tantangan dalam implementasi pemulihan sosial ekonomi, serta penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam membangun ketangguhan masyarakat pascabencana.

Saat ini, Rifai menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perjalanan kariernya, ia telah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan BNPB, serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bengkulu. Ia juga pernah menjadi dosen Hubungan Internasional di UPN Jakarta.

Pengalaman profesionalnya diperkuat dengan berbagai penugasan seperti USAR First Responder, keterlibatan dalam forum APEC, Disaster Risk Management, serta sebagai Supervisor Simulator. Atas dedikasinya, ia menerima berbagai penghargaan, di antaranya Peserta Terbaik III Diklat AMDAL A/C serta tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia berupa Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun.

Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Dr Nurmalah SH MH CLA, meraih gelar Guru Besar Kehormatan (HC) dari Program Doktor Ilmu Hukum Unissula. Pengukuhannya sebagai guru besar dilaksanakan pada Sabtu, (11/4/2026) di Fakultas Hukum Unissula.

Dalam orasi ilmiahnya, ia menyampaikan pidato berjudul Kriminalisasi Sengketa Administrasi dan Perdata yang Melibatkan Keuangan Negara: Antara Penegakan Hukum dan Ancaman terhadap Keadilan. Menurutnya, dalam praktik pemerintahan, setiap kebijakan dan keputusan administratif mengandung risiko hukum yang tidak selalu dapat dihindari. Risiko tersebut merupakan konsekuensi logis dari dinamika pengelolaan pemerintahan yang kompleks.

Ketika risiko kebijakan disamakan dengan perbuatan pidana, esensi pengambilan keputusan administrasi menjadi terdistorsi. Kondisi ini melahirkan sikap kehati-hatian berlebihan di kalangan aparatur negara. Ketakutan akan jerat pidana mendorong pejabat publik bersikap defensif dan cenderung menghindari pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, pelayanan publik menjadi lamban dan tujuan efektivitas pemerintahan sulit tercapai.

Hukum administrasi negara sejatinya menyediakan mekanisme korektif untuk menilai kesesuaian tindakan pemerintah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melalui mekanisme ini, kesalahan prosedural atau penyimpangan kewenangan dapat diperbaiki tanpa harus langsung membawa persoalan ke ranah pidana.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang timbul akibat hubungan hukum antar pihak seharusnya diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi atau pemulihan hak. Pendekatan ini menitikberatkan pada keadilan restoratif, bukan penghukuman, sehingga sejalan dengan tujuan pemulihan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ia menegaskan bahwa pemidanaan tanpa analisis mendalam terhadap unsur kesalahan subjektif berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Tidak setiap kerugian negara lahir dari niat jahat atau penyalahgunaan wewenang. Banyak kasus justru bersumber dari kelemahan sistem, kekeliruan administrasi, atau kegagalan perencanaan.

Pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda penting dalam negara hukum. Namun, upaya tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas dan rasionalitas hukum. Penegakan hukum yang terlalu represif berisiko menciptakan ketidakpastian hukum serta merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki perspektif komprehensif dalam menilai suatu peristiwa hukum, termasuk pemahaman yang memadai terhadap hukum administrasi dan perdata.

Ia berharap tidak ada lagi kriminalisasi, mengingat tujuan utama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memulihkan aset atau mengembalikan kerugian negara. Untuk itu, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Pertama, perlunya revisi Undang-Undang Tipikor, khususnya terhadap frasa “dapat merugikan keuangan negara” agar selaras dengan prinsip kerugian nyata (actual loss). Selain itu, perlu penghapusan atau penyamaan persepsi terkait Pasal 9, serta penyesuaian Pasal 15 sesuai Putusan MK Nomor 21 Tahun 2016 yang menegaskan perlunya unsur kerugian negara dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Kedua, penguatan mekanisme perdata dan administratif dengan mendorong penggunaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebagai jalur utama pemulihan kerugian negara. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga perlu dimaksimalkan, termasuk pemberian sanksi administratif yang proporsional dalam kontrak pengadaan tanpa harus menempuh jalur pidana.

Ketiga, memaksimalkan peran kejaksaan dalam mendampingi proyek-proyek tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, penegasan kewenangan auditor dengan menetapkan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan kerugian negara.

Kelima, penerapan prinsip ultimum remedium dan restorative justice, dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir serta mengutamakan pemulihan kerugian negara.

Keenam, penguatan pendidikan hukum dan sosialisasi, baik kepada aparat penegak hukum maupun pejabat publik, untuk membedakan secara jelas ranah perdata, administratif, dan pidana. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya antikorupsi sejak dini serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, Rektor Unissula, Prof Dr Gunarto SH MH, dalam sambutannya memuji Prof Nurmalah sebagai sosok perempuan inspiratif. Ia menyoroti komitmennya dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu melalui pendirian LKBH Muba dan LBH Ampersjaya Sumsel.

Menurutnya, Prof Nurmalah tidak hanya memperjuangkan hak-hak masyarakat, tetapi juga membuka akses agar hukum dapat dirasakan sebagai pelindung yang adil dan manusiawi. Ia juga menilai Prof Nurmalah sebagai teladan ketulusan, yang menghadirkan makna ibadah tidak hanya dalam doa, tetapi juga dalam tindakan nyata, termasuk kepeduliannya membangun Masjid Al-Ali di Simpang 4 Randik.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai advokat, serta kiprahnya di berbagai organisasi, khususnya Ikatan Advokat Indonesia dan perannya sebagai Wakil Sekjen DPN Peradi, Prof Nurmalah dinilai sebagai figur pemimpin perempuan yang tangguh dan inspiratif dalam memperjuangkan keadilan.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Dr Otto Hasibuan SH MM. Ia mengaku terharu dan bangga menyaksikan perjalanan hidup Prof Nurmalah yang dirintis dari bawah hingga meraih gelar profesor.

“Saya tahu perjalanan hidup Prof Nurmalah dimulai dari bawah, bukan secara instan. Saya sangat terharu dan bangga melihat perkembangan beliau hingga saat ini yang luar biasa,” ungkapnya.

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menyelenggarakan kegiatan evaluasi lapangan usulan pembukaan Program Studi Doktor Teknik Elektro pada Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk visitasi oleh Tim Evaluasi Lapangan dari Direktorat Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, dengan tujuan menilai kesiapan kurikulum, sumber daya dosen, serta sarana dan prasarana pendukung guna memenuhi regulasi perizinan program doktor baru.

Tim evaluasi yang hadir terdiri dari Osvaldo Satia Amasta, Prof Dr Ir Suwarno MT, serta Prof Dr Ir Engeline Shintadewi J MT. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Rektorat dan Fakultas Teknologi Industri Unissula.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor Unissula, Prof Dr Gunarto SH MH. Dalam sambutannya, Rektor menegaskan bahwa pembukaan Program Studi Doktor Teknik Elektro merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi berbasis riset dan inovasi. Ia juga menyampaikan kesiapan Unissula dalam menjawab tantangan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknik elektro yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Perwakilan tim visitasi, Osvaldo Satia Amasta, menyampaikan pengantar sekaligus tujuan kegiatan evaluasi. Sementara itu, Prof Dr Ir Suwarno MT yang hadir secara luring dan Prof Dr Ir Engeline Shintadewi J MT yang mengikuti secara daring, menekankan pentingnya kesiapan aspek akademik, tata kelola kelembagaan, serta infrastruktur sebagai syarat utama pembukaan program doktor.

Dalam sesi pemaparan, Prof Dr Ir H Muhammad Haddin MT mewakili Fakultas Teknologi Industri Unissula menjelaskan visi Program Studi Doktor Teknik Elektro yang diarahkan menjadi program doktor bereputasi internasional, khususnya dalam bidang sistem energi listrik dan energi baru terbarukan berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT). Program ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung target pemerintah menuju Net Zero Emission 2060, sekaligus membentuk generasi khaira ummah (terbaik) yang rahmatan lil ‘alamin.

Selanjutnya, tim evaluasi melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas, meliputi ruang dosen, ruang akademik, laboratorium, serta perpustakaan. Kegiatan ini bertujuan memverifikasi kesiapan sarana prasarana, termasuk fasilitas pembelajaran interaktif, ruang kerja dosen, laboratorium penelitian, serta ketersediaan literatur yang mendukung pendidikan dan riset tingkat doktor.

Sementara itu dekan Fakultas Teknologi Industri Unissula, Muhammad Qomaruddin ST MSc PhD menyampaikan, visitasi berlangsung secara konstruktif dengan semangat kolaborasi antara tim evaluator, fakultas dan pihak universitas. Unissula optimistis memperoleh rekomendasi positif sehingga Program Studi Doktor Teknik Elektro dapat segera diselenggarakan, sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu teknik nasional yang berdaya saing global serta memperkuat peran Unissula sebagai universitas Islam terdepan dalam pendidikan teknik berakhlak mulia.

Program Doktor Teknik Sipil (PDTS) Fakultas Teknik (FT) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) mengukuhkan ilmuwan asal Denmark, Theis Raaschou Andersen, Bsc, Msc, PhD, MB, sebagai Guru Besar Kehormatan pada Rabu (8/4/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Rektor 1 Unissula Dr. Mochamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd (mewakili rektor), disaksikan Dekan FT Dr. Abdul Rochim, ST., MT, Ketua Program Doktor Teknik Sipil Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA, dan para wakil rektor.

Theis R. Andersen dikenal sebagai peraih penghargaan peneliti terbaik di Denmark pada tahun 2018 berkat kontribusinya dalam memberikan solusi inovatif di bidang perubahan iklim, hidrologi, dan keberlanjutan (sustainability) bumi.

Kiprahnya di tingkat internasional menjadikannya salah satu tokoh penting dalam pengembangan riset berbasis solusi terhadap tantangan lingkungan global. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Kepala Riset di VIA University College Denmark. Dalam perannya tersebut, ia aktif mendorong kolaborasi lintas negara untuk menghadirkan inovasi di bidang pengelolaan sumber daya air dan mitigasi perubahan iklim.

Dekan FT Unissula Dr. Abdul Rochim mengatakan, pengukuhan ini menjadi bagian dari komitmen Fakultas Teknik Unissula dalam memperkuat jejaring akademik internasional serta menghadirkan perspektif global dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan keberlanjutan. Termasuk masalah-masalah yang ada di Tanah Air khususnya, seperti banjir dan dampak dari perubahan iklim dunia.

Momentum ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja sama riset dan pertukaran keilmuan antara Unissula dan VIA University College, sekaligus memperkaya kontribusi akademik dalam menjawab tantangan perubahan iklim di masa depan.

Theis R. Andersen memiliki karya yang berorientasi pada aplikasi kombinasi iklim, air, geologi, dan diterapkan untuk pemerintah, perusahaan dan masyarakat, untuk solusi yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Latar belakang akademis dan minat penelitian Dr. Theis Andersen berakar pada geologi-Geoteknik dan hidrologi, tetapi selama bertahun-tahun telah berkembang menuju agenda iklim dan ketahanan yang lebih luas, di mana solusi berbasis alam, metode berbasis data, dan kemitraan yang kuat memainkan peran yang semakin penting.

Dari aspek pendidikan, yang bersangkutan memberikan ilmunya dengan menjadi Dosen Teknik Sipil dan Teknik Supply, pengelola penelitian, narasumber di berbagai acara, pembicara seperti kuliah umum, seminar, penguji eksternal disertasi termasuk di Program Doktor Teknik Sipil Unissula. Dari aspek penelitian, dia juga memiliki penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah baik dalam bentuk jurnal ilmiah bereputasi, buku, prosiding, maupun tulisan ilmiah.

Dalam kesempatan ini, Theis R. Andersen membacakan orasi ilmiahnya berjudul: “Climate Adaptation as a Practical Science: From Groundwater and Geology to Urban Resilience.” Dimana intinya adalah menyoroti Adaptasi Iklim sebagai ilmu praktis: dari air tanah dan geologi hingga ketahanan perkotaan.

Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unissula meluluskan 25 dokter gigi baru pada pengambilan sumpah dokter gigi ke- 46, Selasa (7/4/2026). Sehingga saat ini FKG telah meluluskan 759 dokter gigi sejak 2018. “Saya titip sumpah dokter yang telah diucap tadi benar-benar masuk ke relung hati yang paling dalam. Termasuk memperlakukan teman sejawat dengan baik, dan selalu mengutamakan keselamatan pasien,” ungkap Dekan FKG Dr drg Yayun Siti Rochmah Sp BM.

Selanjutnya Wakil Rektor 2 Unissula Dr Dedi Rusdi SE MSi Akt CA CRP menyebutkan saat ini di Indonesia masih menghadapi tantangan khususnya dalam kesehatan gigi dan mulut. Dimana 57% masyarakat Indonesia bermasalah dengan kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 11,7% diantaranya yang datang untuk berobat. “Sehingga dokter gigi baru inilah yang memiliki tantangan untuk menggapai dan menyadarkan masyarakat tersebut, sekaligus sebagai wujud pengabdian di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Tantangan kedua adalah belum meratanya akses layanan kesehatan gigi. “Menjadi dokter gigi Unissula berarti memikul amanah keilmuan dan keislaman. Sehingga tidak hanya mengabdi mengobati penyakit, tetapi juga menghadirkan harapan. Tidak hanya memperbaiki gigi, namun juga memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Adapun Ketua PDGI Pengurus Wilayah Jawa Tengah drg Budi Wibowo Sp Ort mengungkap dokter gigi bisa memiliki profesi yang bermacam-macam. Tidak terbatas hanya menjadi dokter gigi.

Pihaknya juga mengingatkan untuk menjaga nama baik teman sejawat. Dengan tidak mengomentari kinerja teman sebelumnya. Termasuk harus tetap memperlakukan pasien dengan baik, apapun latar belakang sosialnya. “Saya berharap dokter gigi baru ini nantinya menjadi pelopor kesehatan gigi dan mulut yang masih menjadi PR,” pungkasnya.

Asosiasi Doktor Pendidikan Dasar Indonesia (ADPENDSI) menggelar Brainstorming dan Focus Group Discussion (FGD) nasional bertema “Peningkatan Kapasitas, Perlindungan, dan Pengendalian Guru Pendidikan Dasar di Indonesia” di Gedung D Lantai 11, Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta.

Forum ini menghadirkan para akademisi, praktisi, dan pakar pendidikan dasar dari berbagai perguruan tinggi untuk membahas berbagai persoalan strategis pendidikan dasar di Indonesia.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, serta Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG), Ferry Maulana Putra, yang memberikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu yang berkembang terkait kebijakan guru dan pendidikan dasar.

Dalam diskusi tersebut, para peserta menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada kualitas guru sekolah dasar, khususnya terkait sistem rekrutmen guru, linieritas kualifikasi pendidikan, serta implementasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kebijakan yang membuka peluang bagi lulusan berbagai disiplin ilmu di luar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk mengisi formasi guru kelas SD.

Para akademisi menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kompetensi, mengingat guru SD memiliki peran sebagai guru kelas yang mengajar berbagai mata pelajaran secara terpadu.

Guru sekolah dasar memiliki karakteristik khusus karena harus menguasai berbagai mata pelajaran sekaligus serta memahami perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, kesesuaian latar belakang keilmuan menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, forum juga menyoroti persoalan penempatan lulusan PPG. Berdasarkan hasil survei terhadap hampir dua ribu lulusan PPG tahun 2022–2025, sebagian lulusan belum memperoleh pekerjaan sebagai guru, sementara banyak guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun masih belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

Para peserta FGD menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis agar lulusan PPG yang telah dibiayai negara dapat diserap dalam sistem pendidikan nasional, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK.

Isu perlindungan hukum terhadap guru juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Dalam praktik di lapangan, tindakan pedagogis seperti menegur atau mendisiplinkan siswa kerap disalahartikan sebagai pelanggaran hukum, sehingga tidak jarang guru menghadapi proses hukum tanpa adanya perlindungan institusional.

Menurut para akademisi, kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru dan berpotensi memengaruhi kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Di sisi lain, forum ini juga membahas berbagai tantangan implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar, seperti keterbatasan guru pendamping khusus, minimnya pelatihan bagi guru, serta belum meratanya sarana prasarana pendukung di berbagai daerah.

Selain itu, penguatan literasi dan numerasi menjadi salah satu fokus pembahasan. Meskipun berbagai program pembiasaan membaca telah berjalan di sekolah, kemampuan pemahaman bacaan siswa dinilai masih perlu ditingkatkan melalui strategi pembelajaran yang lebih efektif.

Melalui forum tersebut, ADPENDSI merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah memprioritaskan lulusan PGSD dalam rekrutmen guru sekolah dasar, mempercepat penyerapan lulusan PPG di sekolah negeri, meningkatkan status guru honorer menjadi PPPK, serta membentuk unit layanan bantuan hukum bagi guru.

Selain itu, ADPENDSI juga merekomendasikan agar mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar tidak menjadi mata pelajaran wajib, melainkan bersifat pilihan atau muatan lokal agar lebih fleksibel bagi sekolah.

Forum ini diikuti oleh sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Djuanda Bogor, Universitas Islam Sultan Agung-Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta, hingga Universitas Negeri Yogyakarta.

Melalui diskusi ini, ADPENDSI berharap hasil kajian dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dasar yang lebih berkualitas, sekaligus memperkuat profesionalitas dan perlindungan bagi guru di Indonesia.

Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) kembali menorehkan langkah strategis di kancah internasional melalui penguatan kerja sama pembelajaran berbasis Collaborative Online International Learning (COIL). Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen prodi dalam menghadirkan pengalaman akademik global yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unissula, Dr M Afandi SPd MPd MH turut memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi ini sebagai bagian dari visi fakultas dalam meningkatkan reputasi internasional dan mutu lulusan. Menurut beliau, kerja sama akademik lintas negara merupakan langkah konkret menuju internasionalisasi program studi dan penguatan daya saing lulusan di tingkat global.

Kaprodi Magister Pendidikan Matematika, Dr Nila Ubaidah SPd MPd menyampaikan bahwa kerja sama ini dirancang untuk mendukung pengembangan kurikulum yang adaptif dan berorientasi global, khususnya pada mata kuliah Geometry. Integrasi perspektif internasional dalam perkuliahan diharapkan mampu memperkaya pendekatan pedagogis serta memperluas cakrawala berpikir mahasiswa dalam pengajaran matematika.

Kerja sama ini didukung penuh oleh Tim Promosi International FKIP Unissula yang dikoordinasikan oleh Dr Dyana Wijayanti PhD yang secara aktif menjalin komunikasi dan inisiasi kolaborasi dengan mitra perguruan tinggi luar negeri.

Melalui pendekatan COIL, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan mengikuti perkuliahan kolaboratif lintas negara tanpa harus meninggalkan kampus, sehingga memperkuat kompetensi akademik sekaligus wawasan multikultural. Diantaranya mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi dan kolaborasi global.

Juga meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa, mendorong riset dan publikasi bersama dosen dan mahasiswa lintas negara dan memperkuat jejaring internasional dalam bidang pendidikan matematika.

Kerja sama ini menjadi bukti bahwa Magister Pendidikan Matematika Unissula tidak hanya berfokus pada penguatan literasi numerasi dan inovasi pembelajaran di tingkat nasional, tetapi juga terus bergerak dinamis dalam membangun reputasi global.

Dengan semangat kolaboratif dan visi internasional, Unissula siap melahirkan pendidik matematika profesional yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.