Rombongan dipimpin Rektor Afridian Wirahadi Ahmad SE MSc Ak CA CGAE, didampingi Wakil Rektor I Ns Dian Anggraini SKep MKep SpKMB. Hadir pula Wakil Rektor III Bdn Yessi Ardiani SSiT MKeb serta sejumlah pejabat struktural.

Delegasi diterima Wakil Rektor I Unissula Dr Mochamad Abdul Basir SPd MPd, Wakil Rektor II Dr Dedi Rusdi SE MSi Akt CA, Wakil Rektor III Dr Achmad Arifulloh SH MH bersama para dekan Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Farmasi, serta Kepala UPT Kerja Sama dan Urusan Internasional, Kepala LPKA, dan Kepala UPT Perpustakaan.

Afridian, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari berbagai praktik baik yang telah dikembangkan Unissula, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran serta strategi pengembangan perguruan tinggi Islam yang berkembang pesat. Menurutnya, pengalaman Unissula diharapkan dapat menjadi referensi dalam penguatan tata kelola dan peningkatan mutu di Universitas Mohammad Natsir.

Menyambut kunjungan tersebut, Wakil Rektor I Unissula Dr Mochamad Abdul Basir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Universitas Mohammad Natsir menjadikan Unissula sebagai tujuan studi tiru. “Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Universitas Mohammad Natsir ke Unissula. Apa pun yang menjadi kebutuhan Universitas Mohammad Natsir, insyaallah Unissula siap berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, dan menjalin kerja sama. Semoga silaturahmi ini berkembang menjadi hubungan akademik yang berkelanjutan melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Unissula memaparkan sejumlah praktik baik, di antaranya penguatan sumber daya manusia yang ditandai dengan peningkatan jumlah guru besar dari 13 profesor pada 2022 menjadi 109 profesor pada awal 2026, penerapan Budaya Akademik Islami (BUDAI) dan program Birrul Walidain dalam pembinaan karakter, serta sistem penjaminan mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang mengantarkan UNISSULA meraih akreditasi unggul dan terus memperkuat langkah menuju akreditasi internasional.

Unissula  juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas melalui benchmarking dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kunjungan ini diharapkan menjadi awal terjalinnya kerja sama yang lebih luas antara kedua institusi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan.

Hadir para pimpinan Unissula. Mereka adalah Acara Wakil Rektor I Unissula Dr Mochamad Abdul Basir SPd MPd. Wakil Rektor II Dr Dedi Rusdi SE MSi Ak CA CRP.  Wakil Rektor III Dr Achmad Arifulloh SH MH.

Hadir pula para pimpinan LPPM Unissula antara lain Prof Dr Imam Kusmaryono SPd MPd, Prof Dr Widayati SH MHum, dan Abdurrohim SPsi MPsi. Camat Genuk, Camat Pedurungan, Camat Gayamsari dan para lurah dari wilayah ketiga kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN juga hadir secara daring melalui Zoom.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor I Unissula Abdul Basir menegaskan bahwa KKN merupakan momentum bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah sekaligus belajar langsung dari kehidupan masyarakat.

“Hari ini merupakan momentum ketika ilmu yang saudara pelajari di ruang kuliah mulai diuji dalam kehidupan nyata. Di tengah masyarakat itulah saudara akan belajar bahwa masyarakat adalah laboratorium kehidupan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KKN Periode XXII Tahun 2026 mengusung tema sinergitas perguruan tinggi dan pemerintah dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju dan berkelanjutan. Menurutnya, tema tersebut menjadi panggilan bagi perguruan tinggi untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah.

“Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi tempat lahirnya ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi sumber solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ketika pemerintah menghadirkan kebijakan, perguruan tinggi harus hadir melalui inovasi, pendampingan, dan pemberdayaan. Dari sinergi inilah akan lahir perubahan yang nyata,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mahasiswa hendaknya tidak memandang KKN sekadar sebagai kewajiban akademik untuk memenuhi tiga satuan kredit semester. Sebaliknya, KKN merupakan kehormatan karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, memahami kebutuhannya, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

Ia juga berpesan agar mahasiswa datang dengan kerendahan hati, lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta lebih banyak belajar daripada merasa mengajar. Menurutnya, masyarakat memiliki pengalaman dan kearifan lokal yang sangat berharga sehingga mahasiswa perlu menghargai sekaligus memperkuat potensi yang telah dimiliki masyarakat.

Dirinya juga memaparkan bahwa keberhasilan KKN tidak diukur dari banyaknya dokumentasi kegiatan, spanduk yang dipasang, maupun tebalnya laporan yang disusun. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kehadiran mahasiswa mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jika ada anak yang menjadi lebih semangat belajar karena pendampingan mahasiswa, jika pelaku UMKM mulai memahami cara mengembangkan usahanya, jika lingkungan menjadi lebih bersih, masyarakat semakin sadar pentingnya kesehatan, atau perangkat kelurahan terbantu melalui inovasi mahasiswa, itulah keberhasilan KKN yang sesungguhnya,” tegasnya.

Sebagai mahasiswa Unissula, lanjutnya, para peserta KKN membawa identitas sebagai insan khaira ummah. Identitas tersebut harus tercermin dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, kemampuan bekerja sama, serta menjaga adab dalam setiap tindakan selama berada di tengah masyarakat.

Ia berharap setiap kelompok KKN mampu meninggalkan program yang berkelanjutan meskipun masa pengabdian hanya berlangsung sekitar dua minggu.

“Masyarakat mungkin akan melupakan nama kita, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena itu, pastikan setiap langkah selama KKN menjadi jejak pengabdian yang diniatkan sebagai ibadah,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor I juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen pembimbing lapangan yang akan mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan KKN. Ia berharap bimbingan para dosen menjadi bekal berharga sehingga seluruh program pengabdian berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pelepasan KKN ditandai dengan pelepasan ratusan burung perkutut. Burung perkutut memiliki makna filosofis yang sangat kaya dan dapat dijadikan simbol yang relevan bagi mahasiswa KKN. Dalam budaya Jawa, perkutut tidak hanya dikenal sebagai burung berkicau, tetapi juga melambangkan kebijaksanaan, ketenteraman, kesabaran, dan keberkahan. Nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat pengabdian mahasiswa di tengah masyarakat.

KUII VIII mengusung tema Ulama Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat. Tema tersebut mencerminkan pentingnya memperkuat persatuan umat, membangun sinergi antarelemen bangsa, serta meningkatkan kontribusi nyata umat Islam dalam menjawab berbagai tantangan nasional maupun global.

Abdul Basir mengatakan bahwa keikutsertaan Unissula dalam kongres tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral dan akademik perguruan tinggi Islam dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan peradaban.

“Melalui forum strategis ini, kami berharap terbangun kesamaan pandangan, koordinasi gerakan, serta kolaborasi yang semakin kuat. Sinergi antara akademisi, ulama, dan pemerintah menjadi modal penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara di berbagai bidang kehidupan,” ujarnya.

KUII VIII menjadi forum silaturahmi sekaligus konsolidasi pemikiran umat Islam tingkat nasional. Kongres ini dihadiri oleh jajaran Pengurus MUI Pusat, MUI Provinsi se-Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam, pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, lembaga filantropi Islam, media massa Islam, serta berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam.

Untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, pembahasan isu-isu strategis dalam KUII VIII dibagi ke dalam tujuh komisi, yaitu Komisi Agama, Sosial, dan Peradaban; Komisi Perekonomian dan Kesejahteraan; Komisi Media, Informasi, dan Siber; Komisi Pendidikan, Sains, dan Teknologi; Komisi Politik, Hukum, Ketahanan, dan Pertahanan Nasional; Komisi Geopolitik dan Tatanan Dunia Baru; serta Komisi Taujihat.

Melalui partisipasi dalam forum tersebut, Unissula menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pemikiran keislaman dan kebangsaan. Sebagai perguruan tinggi Islam yang berorientasi pada penguatan peradaban, Unissula siap memberikan kontribusi akademik dan gagasan strategis, khususnya di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan peradaban Islam, guna mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan bermartabat.

Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Garuda Revolution Entrepreneur Competition (GRECO) 2026, yang meliputi dua agenda utama yakni Garuda Business Plan Competition dan Seminar Nasional.

Wakil Rektor III Unissula, Dr Achmad Arifulloh SH MH menyampaikan rasa bangga atas konsistensi dan perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh UKM GARUDA. Pasalnya, kegiatan ini kini telah berkembang pesat menjadi kompetisi perencanaan bisnis (business plan) berskala nasional.
Unissula

Babak grand final tahun ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi unggulan di Indonesia. Tercatat para finalis yang hadir berasal dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Brawijaya (UB), Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), serta UPN Veteran Yogyakarta.

Lebih lanjut, kompetisi ini dinilai sebagai media yang sangat penting dalam membangun pola pikir kewirausahaan (entrepreneurship mindset) di kalangan mahasiswa. Melalui ajang ini, mahasiswa dilatih untuk melihat berbagai persoalan di tengah masyarakat sebagai peluang, mengembangkan gagasan kreatif menjadi perencanaan usaha, melakukan analisis pasar, menyusun strategi pemasaran, mengelola keuangan, hingga menghasilkan produk serta layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mengusung tema “Break the Limits: Unleashing Creative and Innovative Business Ideas to Shape the Future Economy,” tema ini diharapkan mampu menjadi pelecut semangat bagi seluruh peserta. Mahasiswa dituntut untuk berani melampaui batas kemampuan diri, keluar dari zona nyaman, serta menghadirkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif guna menjawab tantangan perubahan ekonomi di masa depan.

Pihak universitas juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada UKM GARUDA Unissula, khususnya Ketua Umum beserta jajarannya, ketua panitia, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Pimpinan Unissula berharap agar kompetisi serupa dapat terus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi salah satu agenda unggulan kemahasiswaan Unissula di tingkat nasional.

Sebagai penutup, diharapkan pula agar kegiatan ini tidak berhenti sekadar pada penentuan juara semata. Ide-ide bisnis terbaik yang lahir dari kompetisi ini perlu mendapatkan tindak lanjut strategis, berupa pendampingan intensif, pengembangan produk, pembentukan usaha rintisan (startup), hingga kolaborasi erat bersama dunia industri dan mitra strategis lainnya.

Hadir sebagai narasumber utama Ir Hendy Santosa ST MT PhD, Project Manager ACQUIN.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor II UNISSULA, Dr Dedi Rusdi SE MSi Akt CA. Ia menegaskan bahwa akreditasi internasional merupakan salah satu program strategis yang menjadi prioritas Rektor dan mendapat dukungan penuh dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
“Kita memiliki 55 program studi. Harapannya, melalui kegiatan ini kita semakin siap melangkah menuju akreditasi internasional. Ini merupakan program Bapak Rektor sekaligus amanah dari YBWSA. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita sehingga target dapat tercapai,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala LP3M Unissula, Provita Wijayanti SE MSi PhD menyampaikan bahwa Unissula saat ini tengah mempersiapkan diri mengikuti proses akreditasi internasional melalui ACQUIN. Sesuai arahan pimpinan universitas, Unissula menargetkan sedikitnya dua klaster dengan total 26 prodidari 55 prodi yang dimiliki untuk mengikuti akreditasi internasional.
Provita menambahkan, proses persiapan tersebut dilakukan melalui program fast track selama enam bulan dengan melibatkan seluruh fakultas, prodi, dan unit pendukung di lingkungan Unissula.
Pada sesi utama Hendy Santosa membagikan best practice berdasarkan pengalamannya mendampingi berbagai perguruan tinggi dalam meraih akreditasi internasional ACQUIN. Ia menjelaskan tahapan penyusunan instrumen, strategi pemenuhan standar mutu, hingga berbagai aspek yang menjadi perhatian asesor selama proses asesmen.
Pemaparan tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para dekan, ketua prodi, serta tim task force memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam memenuhi standar ACQUIN. Berdasarkan pengalaman pendampingannya, Hendy memberikan berbagai rekomendasi praktis sebagai bekal bagi setiap prodi dalam menyusun dokumen maupun memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu.

Selain penyampaian materi, Hendy bersama tim taskforce juga melakukan kunjungan awal ke sejumlah prodi yang akan diajukan mengikuti akreditasi internasional. Kunjungan tersebut bertujuan memetakan tingkat kesiapan masing-masing prodi mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, serta memberikan masukan awal sebagai dasar penyempurnaan dokumen dan implementasi standar mutu sebelum proses asesmen resmi dilaksanakan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor III Dr. Achmad Arifullah SH MH para dekan, ketua prodi, tim task force, kepala unit, serta sivitas akademika yang terlibat dalam persiapan akreditasi internasional.

Ia hadir sebagai ahli Hukum Administrasi Negara dalam perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Jawade, persoalan utama terdapat pada rumusan Pasal 1 angka 22 KUHAP yang memperluas definisi advokat dengan memasukkan orang yang dapat memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Ia menilai rumusan tersebut menyisakan persoalan mengenai siapa yang sebenarnya dimaksud sebagai pihak yang dapat memberikan jasa hukum. Ketidakjelasan subjek hukum itu berpotensi menimbulkan beragam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kata Jawade, status dan kewenangan advokat tidak muncul dengan sendirinya. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperoleh melalui tahapan serta persyaratan tertentu.

Seseorang yang akan menjalankan profesi advokat harus memenuhi persyaratan pendidikan, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus ujian profesi, menjalani masa magang, serta mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Tahapan tersebut, menurut Jawade, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan kompetensi dan pertanggungjawaban profesi orang yang memberikan pembelaan hukum kepada masyarakat.

“Advokat hadir sebagai penyeimbang kekuasaan negara agar peradilan tidak berubah menjadi sarana kesewenang-wenangan,” demikian pandangan Jawade dalam keterangan ahlinya.

Ia menjelaskan, standar profesi diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pencari keadilan. Kesalahan dalam pendampingan hukum, mulai dari penyusunan argumentasi, penggunaan upaya hukum hingga pemenuhan tenggat waktu, dapat berpengaruh langsung terhadap hak seseorang dalam proses peradilan.

Karena itu, penyediaan bantuan hukum menurut dia tetap harus memperhatikan prinsip profesionalitas, kompetensi, akuntabilitas, dan equality of arms atau keseimbangan posisi para pihak dalam proses peradilan.

Soroti Berita Acara Sumpah

Jawade juga menyoroti Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP. Ketentuan tersebut mengatur dokumen yang harus ditunjukkan dalam pemberian jasa hukum atau bantuan hukum berupa berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaan dalam suatu lembaga bantuan hukum.

Menurut dia, penggunaan frasa tersebut berpotensi menempatkan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat sejajar dengan identitas keanggotaan dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH), padahal keduanya memiliki dasar dan karakter hukum berbeda.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Jawade memandang BAS yang diterbitkan setelah penyumpahan di Pengadilan Tinggi merupakan legitimasi formal terhadap status seseorang sebagai advokat sekaligus menjadi dasar kewenangannya menjalankan profesi.

Sementara itu, identitas keanggotaan dalam lembaga bantuan hukum merupakan legitimasi yang bersumber dari organisasi. Oleh sebab itu, keduanya dinilai tidak dapat serta-merta dipersamakan dalam menentukan kewenangan seseorang untuk beracara di pengadilan.

“Penyetaraan ini bukan sekadar persoalan redaksional, tetapi berkaitan dengan batas kewenangan serta pertanggungjawaban pihak yang memberikan jasa hukum,” ujar Jawade.

Ia mengingatkan bahwa advokat sebagai profesi penegak hukum memiliki kode etik dan mekanisme pertanggungjawaban melalui organisasi serta dewan kehormatan. Menurut dia, kejelasan mekanisme pertanggungjawaban juga diperlukan terhadap pihak non-advokat yang diberi ruang melakukan pendampingan hukum.

Jawade turut merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 yang berkaitan dengan kewenangan paralegal dalam proses peradilan. Putusan tersebut, menurut dia, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam melihat batas kewenangan advokat dan non-advokat di pengadilan.

Berpotensi Ganggu Kepastian Hukum

Dalam keterangannya, Jawade berkesimpulan bahwa rumusan Pasal 1 angka 22 KUHAP tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dan asas kecermatan serta berpotensi menimbulkan disharmoni dengan Undang-Undang Advokat.

Ia juga menilai penyetaraan BAS advokat dengan kartu anggota lembaga bantuan hukum dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dapat mengaburkan perbedaan antara kewenangan yang bersumber dari negara dan legitimasi internal organisasi.

Persoalan tersebut, menurut Jawade, pada akhirnya tidak hanya menyangkut kepentingan profesi advokat. Hal yang lebih mendasar adalah jaminan masyarakat untuk memperoleh bantuan dan pembelaan hukum yang profesional, kompeten, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, negara memang harus memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Namun, perluasan akses tersebut tetap harus berjalan seiring dengan jaminan mutu pelayanan hukum dan kepastian mengenai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan di pengadilan.

Jawade meminta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan tersebut berdasarkan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak masyarakat pencari keadilan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau serangkaian kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur jalan Semarang–Demak, Trengguli–Kudus, serta ruas Kaligawe, Minggu (1/3/2026).

Peninjauan dipusatkan di kawasan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang menjadi lokasi pendirian tenda operasional Kementerian PU di Pos Resimen Mahasiswa.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas penanganan infrastruktur di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, yang selama ini menghadapi persoalan banjir rob dan penurunan muka tanah.

Dalam konferensi pers di lokasi, Dody menyampaikan bahwa rencana sudetan di kawasan Unissula dirancang sebagai solusi jangka panjang pengendalian genangan. “Penanganan tidak boleh bersifat sementara. Sudetan ini dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian air yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi pemanfaatan Kolam Retensi Terboyo sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik bagi mahasiswa. “Kolam retensi Terboyo dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium terapan atau living lab, sehingga mahasiswa bisa belajar langsung dari infrastruktur pengendali banjir yang ada,” kata Dody.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur didukung pendekatan ilmiah dan inovasi akademik. Dody juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Unissula atas dukungan selama kegiatan berlangsung. “Kami berterima kasih kepada Unissula karena telah banyak membantu dan memfasilitasi kegiatan ini,” ujarnya.

Kepala UPT Pemasaran dan Humas Unissula, Dr. Setiawan Widiyoko, SH., M.Kn menyatakan kesiapan kampus mendukung sinergi tersebut.

“Apabila kolam retensi dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium terapan, ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa untuk belajar secara kontekstual. Kampus siap mendukung kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat,” kata Setiawan.

Peninjauan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan perguruan tinggi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, khususnya di kawasan strategis Pantura Jawa Tengah. 

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menjalin kerja sama strategis dengan Pondok Pesantren Assyifa Subang melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sabtu (28/2), di lingkungan pesantren tersebut.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Rektor III Unissula Dr. Achmad Arifulloh, SH, MH. Hadir pula Kepala UPT Pemasaran dan Humas Unissula Dr. Setiawan Widiyoko, SH., M.Kn serta Kepala Lembaga Kajian dan Penerapan Islam (LKPI) Moh. Farhan Husain, SPdI, SHum, MPdI.

Dari pihak Assyifa, kegiatan dihadiri Ketua Yayasan TGH. Dr. Lalu Agus Pujiarta, MA, Sekretaris Yayasan, jajaran Dikdasmen, serta para kepala sekolah di bawah naungan Yayasan Assyifa Subang.

Achmad Arifulloh mengatakan, kerja sama ini merupakan penguatan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara perguruan tinggi dan pesantren, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Islam,” ujarnya.

Ketua Yayasan Assyifa, Lalu Agus Pujiarta, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia bahkan mengajak lulusan Assyifa untuk melanjutkan studi di Unissula karena kesamaan karakter pendidikan. “Kami melihat ada keselarasan visi dan nilai pendidikan antara Assyifa dan Unissula. Kami mendorong lulusan kami untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unissula yang telah terakreditasi Unggul secara nasional dan internasional,” katanya.

Sementara itu, Setiawan Widiyoko menegaskan bahwa akses masuk ke Unissula kini semakin terbuka. Proses pendaftaran dan seleksi dapat dilakukan secara daring.

“Seleksi di Unissula sangat mudah karena bisa dilakukan secara online. Kami juga membuka jalur prestasi khusus Ramadan dengan biaya uang gedung yang lebih ringan,” jelasnya. Ia berharap skema tersebut dapat dimanfaatkan siswa Assyifa untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa hambatan administratif.

Di sisi lain, Moh. Farhan Husain menekankan bahwa Unissula dikenal sebagai Kampus Birrul Walidain yang memiliki fasilitas Pesantren Mahasiswa representatif. “Pesantren Mahasiswa Unissula menjadi sarana pembinaan keagamaan dan penguatan karakter religius mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan,” tegas Farhan yang juga Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Gubug serta pengurus PW RMI PWNU Jawa Tengah.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi bersepakat mengintegrasikan sistem pendidikan tinggi dengan tradisi pesantren guna mencetak generasi intelektual yang berakhlak, profesional, dan berdaya saing nasional maupun global.

Rektor, Prof Dr Gunarto SH MH dalam tausyiahnya menyampaikan pentingnya rasa syukur atas berbagai nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat bertumbuhnya kampus Unissula. “Alhamdulillah Unissula mendapat banyak nikmat dan rahmat dari Allah. Saat ini kampus berkembang pesat. Tahun 2022 jumlah guru besar baru 13 namun saat ini meningkat menjadi 105 guru besar. Prodinya semakin bertambah dari 32 prodi sekarang menjadi 50 prodi. Kampusnya juga dari belum terakreditasi unggul menjadi terakreditasi unggul. Unissula juga semakin maju dalam perankingan kampus dunia. Menurut AppliedHE yyang berbasis di Singapura, Unissula merupakan kampus terbaik di Jawa Tengah, PTS ranking 4 nasional dan universitas peringkat 95 Asia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Prof Gunarto juga mengingatkan pentingnya birrul walidain dan takrimul aulad. “Maka marilah dibulan yang mulia ini kita jadikan sebagai momentum untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak pintu syurga salah satu pintu syurga yang utama adalah melalui jalan berbakti kepada kedua orang tua,” pungkasnya.

Tarawih bersama diikuti civitas akademika Unissula baik pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa serta santri mahasiswa.

Dalam pemaparannya, Agustin Handayani menjelaskan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap self-esteem perempuan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa perbandingan sosial di Instagram berkontribusi sebesar 13,6% terhadap pembentukan self-esteem. Dari penelitian tersebut, 77% responden merupakan perempuan berusia 18–35 tahun.

Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap dampak media sosial. Validasi berupa jumlah “like” dan komentar kerap dijadikan tolok ukur nilai diri. Semakin sering seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial, semakin besar potensi penurunan self-esteem. Perbandingan sosial tersebut dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri, meragukan nilai dirinya, bahkan mengalami tekanan psikologis.

Media sosial bukan hanya ruang interaksi, tetapi juga ruang pembentukan persepsi diri. Konten-konten yang menampilkan standar kecantikan, pencapaian, dan gaya hidup ideal sering kali seolah menjadi ukuran kebahagiaan. Tanpa disadari, khususnya bagi perempuan, terdapat batasan-batasan sosial yang tidak terlihat namun memengaruhi cara pandang terhadap diri sendiri.

Menurut Agustin Handayani, sejak kecil banyak perempuan telah terpapar perspektif bahwa kecantikan adalah hal utama. Doktrin sosial ini perlahan melekat dan membentuk keyakinan bahwa kecantikan identik dengan pencapaian. Padahal, prestasi dan keberhasilan tidak selalu berkaitan dengan aspek fisik.

Standar atau mitos kecantikan seperti harus langsing, putih, dan selalu tampil sempurna mendorong sebagian perempuan untuk mengejar standar tersebut, bahkan hingga melakukan tindakan ekstrem seperti operasi kosmetik. Ketika standar itu tidak tercapai, muncul perasaan tidak percaya diri dan merasa tidak berharga.

Padahal pada hakikatnya setiap manusia telah diciptakan dengan keunikan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kesadaran diri serta penggunaan media sosial secara bijak menjadi kunci penting dalam menjaga self-esteem dan kesehatan mental perempuan di era digital.